PANAMA CITY — Amerika Serikat (AS) membuka kemungkinan untuk menggelar operasi militer gabungan bersama Kolombia guna menumpas kelompok-kelompok bersenjata yang dituding terlibat dalam jaringan terorisme dan perdagangan narkotika lintas negara.
Sinyal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, saat menyambut bergabungnya Kolombia ke dalam koalisi pemberantasan kartel pimpinan Washington. Pernyataan ini diutarakan di sela-sela pertemuan koalisi Americas Counter-Cartel Coalition di Panama City, Panama.
Hegseth mengonfirmasi bahwa pihak Kolombia telah memberikan wewenang untuk menggelar operasi militer bersama. Saat ditanya mengenai potensi serangan langsung terhadap kelompok gerilya seperti National Liberation Army (ELN) dan faksi pembangkang Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), Hegseth membenarkannya.
"Organisasi yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris, bersama dengan pemerintah mitra, akan menjadi target yang sah bagi pemerintah Amerika Serikat," ujar Hegseth, dikutip dari Reuters, Minggu (16/8/2026).
Langkah ini mencerminkan perluasan strategi regional Presiden AS Donald Trump di kawasan Amerika Latin. Kebijakan Washington kini tidak lagi terbatas pada pengamanan Terusan Panama, melainkan merambah ke operasi penindakan agresif terhadap kartel narkoba dan milisi bersenjata.
Sejak September tahun lalu, lebih dari 200 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang dicurigai mengangkut narkoba. Selain itu, operasi pasukan komando yang didukung AS pada Januari lalu juga berhasil menggulingkan Nicolas Maduro dari kursi kepresidenan Venezuela.
Kendati operasi-operasi tersebut menuai kritik tajam—termasuk tuduhan potensi kejahatan perang yang dapat diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC)—Hegseth menepis kekhawatiran tersebut.
Ia justru mengecam ICC dan mendorong negara-negara mitra untuk menarik diri dari keanggotaan mahkamah internasional tersebut, sembari menyamakan kartel narkoba dengan organisasi teroris global seperti Al Qaeda dan Islamic State (ISIS).
Dalam pidatonya, Hegseth turut memperkenalkan versi pembaruan dari Doktrin Monroe abad ke-19, yang ia sebut secara informal sebagai "Donroe Doctrine"—merujuk pada nama Donald Trump.
.png)
