BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai elemen masyarakat menggelar Apel Kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat di Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Bogor Kota, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan guna memperkokoh keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Jawa Barat melalui penguatan sinergi antara aparatur negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komitmen bersama tersebut secara resmi dituangkan melalui pembacaan deklarasi serta penandatanganan pakta integritas.
Deklarasi tersebut memuat sejumlah poin krusial, di antaranya komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta merawat nilai kebersamaan, kerukunan, toleransi, dan gotong royong.
Selain itu, ditegaskan pula sikap tegas menolak penyebaran hoaks dan provokasi, serta tekad melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, kekerasan, dan aksi kriminalitas.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa apel ini merupakan wujud nyata kepedulian kolektif untuk saling menjaga antarwarga, sekaligus momentum strategis dalam memupuk patriotisme menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Hari ini kita melaksanakan Apel Kebangsaan Jaga Rawat Jawa Barat yang merupakan komitmen bersama untuk menguatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi, serta menjaga dan melindungi masyarakat dari potensi gangguan kamtibmas," ujar Dedie.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh.) Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. Budhi B. Pratidina, menegaskan peran TNI dan Polri sebagai alat negara yang bertugas mengawal stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan prima kepada publik, salah satunya dengan melibatkan partisipasi aktif warga.
Senada dengan hal tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0606/Kota Bogor, Kolonel Kav. Gan Gan Rusgandara, bersama Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) III/1 Bogor, Letkol Cpm. Herdy, menekankan pentingnya kolaborasi terpadu guna menangkal disinformasi.(**)
Menurut mereka, upaya pencegahan hoaks dan provokasi hanya dapat berjalan efektif melalui integrasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat hingga menyentuh lingkup komunitas terkecil di wilayah.
