BANDUNG — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat resmi menggelar Konferensi Provinsi (Konferprov) Tahun 2026 di Kota Bandung yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis (12–13/8/2026). Agenda lima tahunan ini menjadi momentum strategis untuk menentukan kepemimpinan PWI Jabar periode 2026–2031 sekaligus merumuskan arah organisasi di tengah tantangan ekosistem komunikasi publik yang kian dinamis.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hadir secara langsung untuk membuka gelaran tersebut. Dalam sambutannya, Farhan menyoroti pergeseran lanskap informasi yang semakin menantang eksistensi jurnalisme konvensional. Menurutnya, arus produk komunikasi publik saat ini telah menembus batas-batas jurnalistik baku akibat hadirnya media sosial, kanal digital, hingga pemengaruh (influencer).
"Kondisi tersebut menjadi tantangan nyata bagi insan pers untuk terus mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap karya jurnalistik," ujar Farhan.
Guna menjaga relevansi profesi wartawan di era digital, Farhan mendorong adanya rekonstruksi dalam praktik jurnalisme. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa proses verifikasi, kompetensi wartawan, dan etika redaksional tetap menjadi benteng utama yang tidak boleh ditinggalkan.
"Karya jurnalistik harus terus memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan mampu mempertahankan eksistensi profesi wartawan di tengah derasnya arus informasi dari berbagai platform," tuturnya.
Di sisi lain, Farhan juga menyinggung dinamika kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan merujuk pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei tersebut mencatat tingkat kepercayaan masyarakat di 27 kabupaten/kota terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di atas 95 persen, bahkan mencapai 100 persen di Kota Bandung, Cimahi, dan Bogor.
Menanggapi fungsi pers sebagai pilar demokrasi, Farhan menempatkan kritik jurnalistik sebagai bagian penting dari kontrol sosial. Ia menganalogikan kritik seperti pisau bermata dua—terasa tidak nyaman bagi penerima, namun sangat dibutuhkan untuk membuka titik buta (blind spot) pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kritik juga ibarat kaca spion dan klakson pada kendaraan besar. Fungsinya bukan untuk mengganggu perjalanan, melainkan membantu memastikan kendaraan tetap mengetahui kondisi di sekitarnya sehingga dapat bergerak lebih aman," kata Farhan.
Atas dasar itu, Farhan menegaskan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers dan menolak keras segala bentuk upaya pembungkaman terhadap wartawan. Ia berharap pers nasional, khususnya di Jawa Barat, dapat terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, kritis, dan bertanggung jawab.
