BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami perubahan status kesejahteraan dari Desil 5 ke Desil 6. Kelompok ini dinilai berpotensi kehilangan akses terhadap berbagai bantuan sosial, meskipun masih berada dalam kondisi rentan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis Desil 5 ke Desil 6 secara hati-hati. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat terimplementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Kalau untuk Desil 9 dan Desil 10, bagaimanapun juga kita ini Bandung salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial datanya paling bagus. Kita sudah termasuk yang paling bagus," ujar Farhan kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, Desil 9 dan Desil 10 merupakan kelompok masyarakat yang dinilai sudah mampu dan memiliki pendapatan tetap.
Konsekuensinya, kelompok ini tidak lagi dapat menikmati sejumlah subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meskipun demikian, Farhan menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap harus dicermati karena kondisi masyarakat di lapangan tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan data yang tercatat.
"Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini," katanya.
Menurut Farhan, Pemkot Bandung tidak hanya fokus pada masyarakat Desil 9 dan Desil 10. Justru kelompok yang berada pada transisi Desil 5 ke Desil 6 menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menguraikan, masyarakat Desil 9 dan Desil 10 menghadapi konsekuensi berupa tidak lagi menerima subsidi. Sementara warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi tidak lagi menerima bantuan sosial.
.png)
