SINERGIUPDATE.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara tegas menolak gagasan penyelenggaraan pemilihan umum di tengah situasi perang melawan Rusia.
Sikap ini disampaikan hanya berselang empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina mendesak agar pemilu tetap digelar.
"Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," ujar Zelensky dalam pernyataan resminya pada Minggu (23/8/2026).
Pernyataan Zelensky ini merupakan respons terhadap unggahan video mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, yang dicopot dari jabatannya bulan lalu, pada Selasa (18/8). Dalam video tersebut, Fedorov mendesak agar rakyat Ukraina diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov.
Ia menambahkan, "Kita bertempur justru karena kita ingin tetap menjadi negara Eropa yang merdeka."
Langkah Fedorov ini dipandang sebagai tantangan politik terbesar terhadap kekuasaan Zelensky sejak konflik pecah. Namun, mantan menteri tersebut tidak merinci apakah ia memiliki ambisi politik pribadi.
Perlu diketahui, Zelensky telah memberlakukan undang-undang darurat militer sejak invasi Rusia pada Februari 2022, yang secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat tersebut.
Dalam wawancara terpisah dengan BBC, Fedorov sempat menyinggung Presiden Ukraina memiliki "pertanyaan yang harus dijawab" terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya, merujuk pada penyelidikan tindak pidana pencucian uang yang diumumkan pekan lalu.
.png)
