BANDUNG – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan urgensi kesiapan data dan tata kelola pemerintahan sebelum mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, transformasi digital yang sesungguhnya tidak hanya soal menghadirkan teknologi terbaru, melainkan harus didukung sistem yang memadai dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan Farhan saat menjadi pembicara dalam sesi AIIF Panel 8 bertajuk "AI Government & Public Services" pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau sekadar mengikuti tren teknologi tanpa pertimbangan matang.
Farhan mencontohkan pengalaman kurang optimalnya penggunaan kamera CCTV 4K yang sempat digaungkan karena kemampuannya mendukung pengenalan wajah (face recognition) dan analisis.
"Teknologi tersebut belum optimal karena sistem pendukung atau back-end yang dibutuhkan belum tersedia," ujarnya.
Ia menambahkan, kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut.
Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintah harus memperhatikan aspek hukum, kewenangan, serta perlindungan data pribadi.
Kesiapan administratif dan mekanisme kerja sama antarlembaga menjadi kunci sebelum teknologi diadopsi secara luas.
.png)
