JAKARTAÂ - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Perbaikan ini krusial untuk meningkatkan akurasi penetapan desil, yang menjadi basis penting dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa anggaran besar tersebut telah diserahkan kepada BPS sejak awal tahun 2026.
"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menambahkan, tambahan anggaran senilai kurang lebih Rp 7 triliun lebih itu ditujukan untuk pembenahan DTSEN dan persiapan Sensus Ekonomi Nasional 2026.
"Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS," jelasnya.
Kementerian Keuangan mengabulkan permintaan tambahan anggaran ini dengan harapan DTSEN yang dihasilkan akan lebih akurat.
"Tahun depan harusnya akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapih," harap Purbaya.
Perbaikan DTSEN ini diharapkan dapat menyukseskan program subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
.png)
