JAKARTA - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), belakangan ini dikeluhkan sejumlah masyarakat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait perubahan peringkat desil dalam DTSEN.
Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut bukanlah akibat kesalahan data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN, melainkan bagian dari proses konsolidasi dan pemutakhiran data nasional yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2026).
Gus Ipul menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, BPS ditunjuk sebagai pengelola tunggal DTSEN.
Dalam tugasnya, BPS menghimpun, memverifikasi, memvalidasi, dan memperingkatkan data dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke dalam sepuluh desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, perubahan posisi desil merupakan hal yang lumrah mengingat data kependudukan dan kondisi ekonomi masyarakat bersifat sangat dinamis.
"Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus," terangnya.
Selain data dari Kemensos dan BKKBN, pemeringkatan desil juga memanfaatkan berbagai sumber data lain, termasuk data kendaraan bermotor dan data pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
.png)
