JAKARTA – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Â
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani membeberkan alasan di balik tingginya angka PHK yang menembus puluhan ribu sejak awal tahun.
Menurut Shinta, PHK merupakan persoalan di hilir, sementara akar masalahnya justru banyak berasal dari sisi hulu industri.
Oleh karena itu, Apindo mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk melakukan debottlenecking, yakni mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi industri.
"Banyak PHK itu terjadi karena hulunya tidak bisa diselesaikan. Jadi, saya tidak mau melihat hanya angka, kita mesti melihat bagaimana solusinya, jangan sampai PHK itu bisa terjadi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/8).
Shinta menilai angka PHK tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pekerja yang terdampak. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 43 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026.
Namun, dunia usaha saat ini lebih fokus mencari solusi untuk mencegah PHK daripada sekadar melihat jumlah pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. "Kami sekarang sudah tidak mau lihat cuma data, karena kami melihat adalah bagaimana nih solusi antisipasi kita, jangan sampai PHK itu terjadi," tegasnya.
Ia menekankan bahwa PHK selalu menjadi pilihan terakhir bagi pengusaha karena berdampak pada keberlangsungan usaha dan pekerja.
Ia mengingatkan bahwa industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus.
.png)
